Sabang, Aceh – Peringatan satu tahun perjalanan Gerakan Rakyat tidak dirayakan dengan gemerlap panggung atau pidato seremonial yang hampa makna. Pada 21 Februari 2026, organisasi ini justru memilih sebuah tindakan simbolik yang sarat pesan strategis: menanam pohon di Kilometer Nol Indonesia, Sabang. Dari ujung barat Nusantara, ditegaskan sebuah komitmen kuat—bahwa masa depan Indonesia harus dibangun di atas fondasi keadilan ekologis.
Langkah ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ia adalah deklarasi sikap. Di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata, Gerakan Rakyat ingin mengingatkan bahwa perjuangan sosial dan perjuangan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah kokoh jika berdiri di atas tanah yang rusak, hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan udara yang kian tercemar.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, memimpin langsung kegiatan tersebut. Kehadirannya menegaskan bahwa agenda ekologis bukan pelengkap, melainkan inti dari arah perjuangan organisasi. Menanam pohon di Kilometer Nol bukanlah tindakan simbolis tanpa makna. Itu adalah pernyataan bahwa perubahan harus dimulai dari titik paling dasar—dari akar. Sebab seperti pohon yang tumbuh perlahan namun pasti, transformasi bangsa membutuhkan fondasi kuat dan kesabaran kolektif.
Rombongan tiba di Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Sabtu siang, disambut oleh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Aceh serta pimpinan daerah dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan Bireuen. Kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa isu lingkungan telah menjadi bagian integral dari konsolidasi gerakan. Ini bukan agenda elitis, melainkan komitmen bersama lintas wilayah.
Perjalanan menuju Sabang dilanjutkan dengan kapal cepat, membelah hamparan laut yang luas. Pemandangan tersebut seakan menjadi refleksi bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistemnya. Laut bukan sekadar bentang geografis, tetapi sumber kehidupan bagi jutaan nelayan. Hutan bukan sekadar lanskap hijau, melainkan penopang ekonomi rakyat kecil dan penjaga keseimbangan iklim.
Setibanya di Kilometer Nol, penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh Sahrin Hamid bersama para pimpinan wilayah dan daerah. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab moral sekaligus konstitusional. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya berarti menjaga batas teritorial, tetapi juga memastikan tanah, air, hutan, dan laut tetap lestari bagi generasi mendatang.
Pemilihan Sabang sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Kota ini memiliki makna historis dan spiritual yang kuat. Sebagai titik paling barat Indonesia dan dikenal sebagai Serambi Mekah, Sabang merepresentasikan awal dan nilai. Dari tempat inilah pesan perubahan digaungkan—bahwa pembangunan harus kembali pada prinsip moralitas dan tanggung jawab bersama.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hingga dampak perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil: petani yang kehilangan kesuburan tanah, nelayan yang hasil tangkapannya menurun akibat laut tercemar, serta komunitas adat yang ruang hidupnya tergerus ekspansi industri ekstraktif.
Keadilan sosial tidak mungkin tercapai tanpa keadilan ekologis. Ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa kendali, ketimpangan sosial semakin melebar. Keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara beban kerusakan ditanggung oleh rakyat. Inilah paradoks pembangunan yang harus diakhiri.
Melalui momentum satu tahun ini, Gerakan Rakyat menyerukan perubahan paradigma pembangunan nasional. Eksploitasi sumber daya alam yang merusak tidak boleh lagi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Tata kelola hutan, tambang, dan sektor kelautan harus transparan dan akuntabel. Hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya wajib dihormati. Lebih dari itu, percepatan transisi menuju ekonomi hijau harus menjadi prioritas nasional.
Ekonomi hijau bukan sekadar jargon. Ia adalah strategi jangka panjang untuk memastikan pertumbuhan tidak lagi bertentangan dengan keberlanjutan. Investasi pada energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis sirkular, serta penguatan sektor pertanian berkelanjutan adalah langkah konkret yang harus ditempuh. Tanpa transformasi ini, Indonesia berisiko terjebak dalam krisis ekologis yang semakin dalam.
Aksi di Kilometer Nol Sabang juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya digelar di wilayah timur dan utara Indonesia. Konsistensi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap keadilan ekologis bukan respons sesaat, melainkan strategi jangka panjang yang terstruktur.
Namun pesan terpenting dari kegiatan ini adalah ajakan terbuka kepada seluruh elemen bangsa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha harus bertransformasi. Komunitas sipil perlu terus mengawal kebijakan. Dan setiap individu memiliki peran. Menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, serta mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah sederhana namun berdampak besar.
Dari ujung barat Indonesia, suara perubahan dikumandangkan dengan tegas: pembangunan tidak boleh lagi mengabaikan daya dukung lingkungan. Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berorientasi jangka panjang. Tanpa lingkungan yang sehat, kesejahteraan hanya akan menjadi retorika.
Satu tahun perjalanan Gerakan Rakyat menjadi titik refleksi sekaligus akselerasi. Komitmen terhadap keadilan ekologis ditegaskan sebagai pilar utama perjuangan. Penanaman pohon di Kilometer Nol bukan akhir dari sebuah perayaan, melainkan awal dari gerakan yang lebih luas.
Seperti pohon yang akarnya menembus tanah dan cabangnya menjulang ke langit, semangat keadilan ekologis diharapkan tumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dari Sabang, pesan itu mengalir ke seluruh Nusantara: saatnya membangun Indonesia yang adil, lestari, dan berkelanjutan—dimulai dari tindakan nyata hari ini.