Tokoh politik nasional kembali menekankan urgensi pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional setelah rangkaian bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seruan ini muncul setelah kunjungan langsungnya ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang.
Dalam perjalanannya, ia berinteraksi langsung dengan para korban, mendengar kisah ibu-ibu yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah sementara, serta petani yang lahan pertanian dan mata pencahariannya hancur tertimbun lumpur dan kayu. Pengalaman lapangan ini memperlihatkan bahwa besarnya dampak bencana jauh melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Menurut tokoh politik tersebut, penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat mobilisasi sumber daya nasional. Dengan status resmi ini, distribusi bantuan logistik, tenaga medis, dan pemulihan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan merata, memastikan korban mendapatkan perlindungan yang maksimal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengakuan bencana sebagai bencana nasional juga menjadi sinyal bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat bahwa skala kerusakan saat ini serius dan memerlukan perhatian penuh. Ini termasuk koordinasi antar lembaga, pendanaan yang memadai, serta penerapan rencana pemulihan jangka panjang agar masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas normal dengan lebih cepat.
Tokoh politik itu menambahkan bahwa meski bantuan dari pemerintah daerah sudah diberikan, sumber daya lokal tidak mampu menutupi kebutuhan korban secara keseluruhan. Banyak fasilitas umum dan infrastruktur vital yang rusak parah, mulai dari jembatan hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga penanganan terpusat menjadi sangat penting.
Dampak penetapan bencana nasional terhadap masyarakat lokal sangat signifikan. Dengan status ini, distribusi bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Selain itu, masyarakat terdampak juga memperoleh perlindungan hukum dan akses bantuan dari program-program nasional yang biasanya terbatas bagi bencana skala lokal.
Tokoh politik itu juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa depan. Ia menekankan bahwa penetapan status bencana nasional tidak hanya tentang merespons krisis saat ini, tetapi juga bagian dari strategi mitigasi jangka panjang. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi masyarakat tentang mitigasi risiko, dan penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal.
Penetapan status bencana nasional juga berdampak pada sektor ekonomi. Bantuan cepat dan koordinasi terpusat memungkinkan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lokal bangkit lebih cepat, mengurangi kerugian ekonomi yang lebih luas. Tokoh politik itu menekankan bahwa ini merupakan langkah penting untuk mencegah bencana berkepanjangan yang bisa memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial di wilayah terdampak.
Selain itu, tokoh politik ini menyerukan agar lembaga-lembaga terkait mulai menyusun laporan kerusakan rinci, memprioritaskan daerah-daerah paling parah, dan menyiapkan rencana pemulihan berjangka pendek maupun panjang. Ia percaya bahwa transparansi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak adalah kunci suksesnya penanganan bencana nasional.
Dalam pandangannya, pengakuan sebagai bencana nasional juga akan membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional yang dapat membantu proses pemulihan dengan bantuan teknis dan logistik tambahan. Hal ini sangat penting mengingat skala kerusakan dan jumlah korban yang cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan multi-sektor yang sinergis.
Akhirnya, tokoh politik tersebut menekankan pentingnya solidaritas nasional. Ia menyerukan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal, untuk bersatu membantu korban bencana. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, sekaligus memastikan bahwa bantuan dan pemulihan dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.