Indonesia tidak boleh hanya dilihat dari pusatnya. Jantung bangsa ini justru berdetak kuat di wilayah-wilayah yang jauh dari sorotan: di desa perbatasan, di pulau terluar, di komunitas kecil yang tetap setia menjaga kedaulatan negeri. Kesadaran inilah yang mendorong Sahrin Hamid, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, melakukan perjalanan panjang dari Merauke hingga Miangas—sebuah langkah simbolik sekaligus strategis untuk menegaskan bahwa politik harus kembali ke titik awalnya: rakyat.
Perjalanan lintas batas tersebut bukan sekadar aktivitas seremonial. Ia adalah bentuk komitmen bahwa pembangunan tidak boleh terpusat hanya di kota-kota besar. Setiap wilayah, termasuk yang berada di ujung negeri, memiliki hak yang sama atas akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Ketika seorang pemimpin memilih hadir langsung di daerah terluar, pesan yang ingin disampaikan jelas: tidak ada warga negara yang boleh merasa ditinggalkan.
Di berbagai titik yang disinggahi, realitas yang ditemui menguatkan satu kesimpulan: masih ada ketimpangan yang perlu dijawab dengan kebijakan konkret. Dari keterbatasan akses modal usaha hingga rendahnya konektivitas antarwilayah, tantangan itu nyata. Dan justru karena nyata, maka ia tidak bisa diselesaikan dengan retorika.
Mengubah Cara Pandang terhadap Politik
Sudah terlalu lama politik dipersepsikan sekadar sebagai arena kompetisi kekuasaan. Padahal esensinya jauh lebih dalam: politik adalah instrumen untuk mengelola kepentingan publik secara adil dan terstruktur. Gerakan Rakyat berupaya mengembalikan makna tersebut.
Dalam berbagai dialog bersama mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha kecil, ditekankan bahwa kebijakan harus berbasis kebutuhan riil. Misalnya, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, serta investasi berkelanjutan pada pendidikan dan pelatihan kerja.
Ketika rakyat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, mereka tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah perubahan. Inilah fondasi demokrasi partisipatif yang ingin diperkuat—demokrasi yang tidak berhenti pada pemungutan suara, tetapi hidup dalam proses dialog dan kolaborasi berkelanjutan.
Kepemimpinan yang Turun dan Mendengar
Dalam lanskap politik yang seringkali elitis, pendekatan langsung ke masyarakat menjadi diferensiasi yang signifikan. Kepemimpinan tidak hanya diukur dari jabatan atau pengaruh, tetapi dari kesediaan untuk mendengar dan memahami.
Gerakan Rakyat memprioritaskan tiga agenda utama: pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan keadilan sosial. Ketiga aspek ini saling terkait secara struktural. Tanpa pemerataan, kesenjangan akan melebar. Tanpa pendidikan berkualitas, daya saing bangsa melemah. Tanpa keadilan sosial, stabilitas nasional rentan terganggu.
Perjalanan dari timur hingga utara Indonesia menjadi sarana verifikasi langsung terhadap agenda tersebut. Potensi lokal di setiap daerah sangat besar—baik dalam sektor kelautan, pertanian, maupun pariwisata. Tantangannya adalah memastikan kebijakan pusat mampu mendukung optimalisasi potensi tersebut secara berkelanjutan.
Supremasi Hukum sebagai Pilar Kepercayaan Publik
Selain isu kesejahteraan, tata kelola hukum yang adil juga menjadi bagian penting dari agenda perubahan. Dalam berbagai polemik nasional, termasuk yang melibatkan figur seperti Tom Lembong, pentingnya proses hukum yang objektif dan transparan menjadi sorotan.
Negara hukum menuntut independensi dan akuntabilitas. Ketika prinsip ini dijaga, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan meningkat. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat mengikis legitimasi sistem secara keseluruhan.
Gerakan Rakyat menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan reformasi hukum tidak bisa dipisahkan. Iklim investasi yang sehat dan stabilitas sosial hanya dapat tercapai jika fondasi hukumnya kokoh.
Menyongsong Bonus Demografi dengan Strategi Jelas
Indonesia berada pada momentum penting: bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi merupakan peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika didukung kebijakan yang tepat.
Dialog dengan generasi muda menunjukkan antusiasme sekaligus harapan besar terhadap perubahan. Mereka membutuhkan akses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, dukungan kewirausahaan, serta ekosistem inovasi yang kondusif.
Gerakan Rakyat mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga pencipta nilai tambah. Investasi pada teknologi, ekonomi digital, dan kewirausahaan berbasis lokal menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan.
Momentum untuk Bersatu dan Bergerak
Perjalanan dari Merauke hingga Miangas membawa pesan yang lebih luas: pembangunan nasional harus berbasis pemerataan dan solidaritas. Tidak boleh ada wilayah yang merasa berada di pinggiran narasi kemajuan.
Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju—sumber daya alam yang melimpah, posisi geopolitik strategis, serta populasi produktif yang dinamis. Namun semua itu memerlukan kepemimpinan yang konsisten dan kebijakan yang inklusif.
Saatnya politik kembali dipahami sebagai sarana pengabdian. Saatnya agenda nasional difokuskan pada pemerataan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan daya saing. Perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi dengan komitmen yang jelas dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera bukanlah sekadar cita-cita—melainkan tujuan yang dapat dicapai bersama.